TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

( Juni 2001 )

1. Orang Pribadi,
2. Warisan yang belum terbagi sebagi pengganti yang berhak
3. Badan

 

Yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun juga.

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan
2. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan

 

3. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
4. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibeberapa tempat juga wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha wajib pajak

1. wajib pajak harus mendaftarkan diri ke KPP dimana ia bertempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dilakukan
2. Tata cara pendaftaran untuk wajib pajak orang pribadi :
• mengisi formulir pendaftaran dan perubahan data wajib pajak
(KP. PDIP. 4.1-00) (formulir dapat diperoleh di KPP)

• melampirkan foto copy KTP
• melampirkan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya dari kepala desa atau kepala kelurahan
• apabila formulir pendaftaran ditandatangani orang lain harus dilengkapi denga surat kuasa khusus bermeterai.

 

3. Tata cara pendaftaran wajib pajak badan


• foto copy akte pendirian atau perubahan terakhir
• foto copy KTP
• melampirkan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya dari kepala desa atau kepala kelurahan
• apabila formulir pendaftaran ditandatangani orang lain harus dilengkapi denga surat kuasa khusus bermeterai

 

• Bila wajib pajak tersebut wanita kawin, maka NPWP harus atas nama suami.
• Dalam hal terjadi perubahan data wajib pajak seperti :
  

• wajib pajak wanita yang telah memperoleh NPWP kemudian kawin,
• wajib pajak pindah alamat,
• wajib pajak meninggal dunia

1. Pencatatan harus menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto secara lengkap dan benar dan harus didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran / penerimaan bruto tersebut.
2. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha, maka catatan harus dapat menggambarkan mengenai jenis-jenis usaha yang bersangkutan.
3. Pada setiap akhir bulan, buku catatan peredara/penerimaan bruot tersebut ditutup dan dijumlah.
4. Bentuk catata/penerimaan bruto :
   

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah ( Rp)	Keterangan

PEMBAYARAN MASA ( PPh Pasal 25 )

Pembayaran angsuran PPh Orang Pribadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank dan atau kantor pos.

Sanksi : bila pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % satu bulan dan satu hari dianggap satu bulan penuh

Catatan : bila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya

 

PELAPORAN SPT MASA

Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Sanksi : bila pelaporan dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000 setiap kali keterlambatan.

 

Catatan : bila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

PEMBAYARAN SPT KURANG BAYAR ( PPh Pasal 29 )

Pembayaran angsuran PPh Orang Pribadi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak (tanggal 25 Maret) atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui bank dan atau kantor pos.

Sanksi : bila pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Catatan : bila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya

 

PELAPORAN SPT TAHUNAN

Pelaporan dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Sanksi : bila pelaporan dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000 setiap kali keterlambatan.

 

Catatan : bila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.