Laporan Pajak dan Batas Waktu Pelaporan dan Penyetorannya

	Sign In Sign-Up

BATAS WAKTU PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
(Berlaku Mulai 1 Januari 2001)

BATAS WAKTU PEMBAYARARAN / PENYETORAN PAJAK

No.	Jenis SPT	Yang menyetor SPT	Batas Waktu Penyampaian Terakhir
	SPT MASA
1	PPh Ps. 21	Pemotong PPh Ps. 21	Tanggal 10 bulan berikutnya
2.	PPh Ps. 22, PPN & PPnBM atas impor	importir	Saat pembayaran bea masuk atau pada saat penyelesaian dokumen impor.
3.	PPh Ps. 22, PPN & PPnBM atas impor	Bea Cukai	1 hari setelah pemungutan
4.	PPh Ps. 22	Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama dg pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yg dibiayai dari belanaj Negara atau belanja Daerah.
5.	PPh Ps. 22 Pertamina	Wajib Pajak	Sebelum penebusan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order).
6.	PPh Ps. 22 oleh badan tertentu (selain pertamina)	Wajib Pajak	Tanggal 10 bulan berikutnya
7.	PPh Ps. 23/26	Pemotong PPh Ps. 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya
8.	PPh Ps. 25	Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya
9.	PPN & PPnBM	Pengusaha Kena Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya
10.	PPN & PPnBM	Bendaharawan / instansi pemerintah	Tanggal 7 bulan berikutnya
11.	PPN & PPnBM	Pemungut PPN selain Bendaharawan / Instansi Pemerintah	Tanggal 15 bulan berikutnya
	SPT TAHUNAN
12.	SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak	3 bulan setelah akhir tahun pajak
13.	SPT Tahunan Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	3 bulan setelah akhir tahun pajak

BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK

No.	Jenis SPT	Yang Menyampaiakan SPT	Batas Waktu Penyampaian Terakhir
	SPT MASA
1.	PPh Ps. 21	Pemotong PPh Ps. 21	Tanggal 20 setelah akhir masa pajak
2.	PPh Ps. 22	Bea Cukai	7 hari setelah penyetoran
3.	PPh Ps. 22	Pertamina dan Badan Tertentu	Tanggal 20 setelah akhir masa pajak
4.	PPh Ps. 22 Bendaharawan	Bendaharawan	Tanggal 14 setelah akhir masa pajak
5.	PPh Ps. 23/26	Pemotong PPh Ps. 23/26	Tanggal 20 setelah akhir masa pajak
6.	PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak (Wajib Pajak)	Tanggal 20 setelah akhir masa pajak
7.	PPN dan PPnBM	Bendaharawan	Tanggal 14 setelah akhir masa pajak
8.	PPN dan PPnBM	Bea Cukai	7 hari setelah penyetoran
	SPT TAHUNAN
9.	SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak	3 bulan setelah akhir tahun pajak
10.	SPT Tahunan Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	3 bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 541 / KMK. 04 / 2000, Tanggal 22 Des 2000.
UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana
telah diubah terakhir dengan 16 Tahun 2000.

Copyright KPP Parepare Online (c) 2001.